Kerajaan Blambangan: Kejayaan dan Keruntuhan di Ujung Timur Jawa

Di ujung timur Pulau Jawa, pernah berdiri sebuah kerajaan yang bertahan sebagai benteng terakhir peradaban Hindu, jauh setelah kerajaan-kerajaan besar lain di Jawa runtuh atau berpindah keyakinan. Kerajaan itu adalah Blambangan — kerajaan yang lahir dari sisa-sisa kejayaan Majapahit, sempat mencapai masa keemasannya sendiri, namun akhirnya harus tunduk setelah tiga abad mempertahankan diri dari tekanan bertubi-tubi.

Artikel ini menelusuri perjalanan panjang Kerajaan Blambangan, dari asal-usulnya, masa kejayaan di bawah kepemimpinan raja-rajanya, hingga proses keruntuhannya yang mengubah wajah ujung timur Jawa selamanya.

Lahir dari Reruntuhan Majapahit

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh menjelang akhir abad ke-15, wilayah Blambangan menjadi tempat pelarian bagi keturunan keluarga kerajaan yang tersingkir dari perebutan takhta. Salah satu tokoh penting dalam babak awal ini adalah Lembu Miruda, keturunan Kertabhumi yang melarikan diri ke Blambangan sekitar tahun 1478.

Menurut Babad Sembar, Lembu Miruda kemudian mendirikan pertapaan Watuputih di hutan Blambangan dan berdoa agar putranya kelak menjadi raja di ujung timur Pulau Jawa. Doa itu terkabul — menjelang awal abad ke-16, cucu Lembu Miruda yang bernama Bima Koncar berhasil meneguhkan dirinya sebagai penguasa Blambangan. Dari catatan penjelajah Portugis Tome Pires, diketahui bahwa Bima Koncar memiliki putra bernama Menak Pentor, yang kemudian berhasil memperluas wilayah kekuasaan Blambangan lebih jauh lagi.

Perlu dicatat, sejarawan mengakui bahwa informasi mengenai awal berdirinya Blambangan sebelum era ini masih minim dan sebagian bercampur dengan legenda, seperti kisah Damarwulan dan Minakjingga yang merujuk pada masa runtuhnya Kerajaan Singasari.

Nama yang Berasal dari Posisi Geografis

Nama "Blambangan" sendiri diyakini berasal dari kata "bala" (rakyat) dan "ombo" (besar atau banyak) — merujuk pada gambaran kerajaan yang memiliki penduduk cukup banyak. Menariknya, orang-orang Mataram kuno pada masa itu justru menyebut wilayah ini dengan nama "Sabrang", yang berarti "seberang", merujuk pada posisi Blambangan yang berada di seberang Kali Putih di Rambipuji — sungai yang menjadi batas wilayah pada masa itu.

Terjepit di Antara Dua Kekuatan Besar

Sepanjang sejarahnya, Blambangan berada dalam posisi geopolitik yang sulit: terjepit di antara kerajaan-kerajaan Islam di Jawa bagian barat (Demak, kemudian Mataram Islam) dan kerajaan-kerajaan Hindu di Bali (Gelgel, Buleleng, dan Mengwi) di bagian timur. Bagi kerajaan-kerajaan Bali, Blambangan memiliki nilai strategis besar sebagai benteng terakhir untuk membendung ekspansi Islam agar tidak menyeberang ke Pulau Bali.

Akibat posisi ini, Blambangan berulang kali menjadi sasaran serangan dari berbagai pihak, di antaranya serangan Pasuruan pada 1540-an, 1580-an, dan 1590-an, serta serangan besar dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1633. Meski demikian, Blambangan terbukti sulit ditaklukkan sepenuhnya dalam periode-periode awal ini, dan berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai kerajaan Hindu independen.

Karena tekanan perang yang terus-menerus dari berbagai arah, pusat pemerintahan Kerajaan Blambangan pun berpindah hingga enam kali sepanjang sejarahnya — dimulai dari Lumajang pada masa Arya Wiraraja, kemudian ke Panarukan, Kedawung, Macan Putih (Kabat), Lateng (Rogojampi), Ulupampang (Muncar), hingga akhirnya menetap di kawasan yang kini menjadi Kota Banyuwangi.

Puncak Kejayaan di Bawah Tawang Alun II

Blambangan mencapai masa keemasannya pada era pemerintahan Raja Tawang Alun II, yang menurut sebagian besar catatan sejarah memerintah sekitar tahun 1655–1692 (meski beberapa sumber mencatat rentang tahun yang sedikit berbeda). Pada masa inilah wilayah kekuasaan Blambangan meluas hingga mencakup Jember, Lumajang, Situbondo, bahkan sebagian wilayah Bali.

Tawang Alun II memindahkan ibu kota kerajaan dari Kedawung ke Macan Putih (kini bagian dari Kecamatan Kabat) sekitar tahun 1665, memilih kawasan ini karena tanahnya yang subur — sebelumnya dikenal dengan nama hutan Sudiamara. Di bawah kepemimpinannya, Blambangan mengalami masa damai yang relatif panjang tanpa banyak peperangan, sekaligus berhasil melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Mataram maupun Bali yang sebelumnya cukup dominan.

Pada tahun 1676, Tawang Alun II bahkan secara resmi berupaya memutus hubungan Blambangan dari kekuasaan Mataram, yang saat itu dipimpin oleh Amangkurat I — sebuah langkah yang menegaskan independensi penuh Blambangan pada puncak kejayaannya.

Pengaruh Budaya Bali di Blambangan

Selama beberapa periode, Blambangan sempat berada dalam pengaruh dan bahkan menjadi wilayah vasal dari kerajaan-kerajaan di Bali. Hal ini turut menjelaskan mengapa pengaruh budaya Bali cukup terasa di wilayah Blambangan, termasuk dalam beberapa aspek bahasa dan tradisi masyarakat Osing yang menjadi penduduk aslinya.

Keruntuhan yang Mengubah Sejarah

Kejayaan Blambangan tidak bertahan selamanya. Rangkaian konflik internal dan tekanan eksternal yang terus-menerus akhirnya melemahkan kerajaan ini secara bertahap. Puncaknya terjadi pada Perang Puputan Bayu (1771–1772), ketika VOC yang dibantu Kesultanan Mataram Islam berhasil menaklukkan perlawanan terakhir masyarakat Blambangan yang dipimpin Pangeran Jagapati.

Setelah Blambangan sepenuhnya jatuh ke tangan VOC, Bupati pertama yang ditunjuk pun tinggal di kawasan yang kini menjadi Kota Banyuwangi, dekat markas dan benteng VOC yang dikenal sebagai Benteng Utrecht.

Menariknya, runtuhnya Blambangan bukan hanya peristiwa penting bagi Jawa, tetapi juga bagi Bali. Bagi kerajaan-kerajaan di Bali, jatuhnya Blambangan ke tangan VOC berarti terputusnya hubungan kekerabatan budaya antara Jawa dan Bali — mengingat para raja Bali meyakini leluhur mereka berasal dari percampuran antara Suku Bali Aga (penduduk asli tertua Bali) dan masyarakat Jawa keturunan Majapahit. Dengan masuknya Blambangan ke bawah kekuasaan VOC, Bali secara simbolis dan politis menjadi benar-benar terpisah dari Jawa.